Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) untuk Mewujudkan Indonesia Maju

 

Tidak seperti namanya yang bermakna inferior, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran besar bagi kesejahteraan ekonomi seluruh penduduk dunia.

Menurut Annual Report on European SMEs 2014/2015, UMKM rata-rata menyumbang 71,4% dari lapangan kerja di seluruh negara. Adapun di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, rata-rata sekitar 98% perusahaan di Indonesia dikategorikan sebagai UMKM dan hanya kurang dari 2% perusahaan di Indonesia yang termasuk usaha besar.

Sedangkan 97% dari total penduduk usia produktif Indonesia bekerja di sektor UMKM. Kontras dengan kontribusi yang luar biasa tersebut, rata-rata UMKM Indonesia masih menghadapi banyak kendala dalam menjalankan usahanya.

Hal ini tampak pada karakteristik khas UMKM di negara kita yaitu usaha yang bergerak disektor informal, hanya melayani pasar lokal dan belum mampu melakukan ekspor, serta penggunaan teknologi yang sangat sederhana, seringkali alat paling canggih yang digunakan banyak UMKM hanyalah sebuah kalkulator sebagai alat bantu hitung.

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM kendala yang paling sering dihadapi UMKM yaitu pertama, keterbatasan akses permodalan (51,09%); kedua, pemasaran produk (34,72%); ketiga, bahan baku (8,59%); keempat, sumber daya manusia atau pekerja (1,09%); kelima, transportasi (0,22%); dan terakhir lainnya (3,93%).

Dari data tersebut kendala yang paling umum dihadapi UMKM di Indonesia adalah terbatasnya akses permodalan. Kendala ini terjadi karena persyaratan pengajuan kredit kepada perbankan cukup sulit dipenuhi oleh UMKM di Indonesia.

Meski Bank Indonesia telah mengatur bahwa setiap bank di Indonesia harus menyalurkan kreditnya minimal 20% kepada UMKM, sektor ini masih dinilai memiliki risiko gagal bayar yang lebih tinggi.

Hal itu yang menjadi pertimbangan perbankan lebih suka menyalurkan kreditnya kepada usaha besar dengan jaminan/agunan. Faktor penyebab lainnya yaitu karena UMKM tidak memahami mengenai fasilitas kredit yang ditawarkan oleh perbankan.  

Menurut data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), sekitar 46,6 juta dari total 64 juta UMKM di Indonesia belum memiliki akses permodalan dari perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank pada 2020.

Alhasil, UMKM di Indonesia dalam mengembangkan usahanya sangat bergantung pada akses permodalan yang berasal dari keluarga, kerabat dekat atau malahan meminjam dari renternir yang tentu saja dengan bunga yang mencekik leher.

Hambatan permodalan ini menjadi faktor pendorong pemerintah untuk meluncurkan program permodalan bagi UMKM, di mana sejak tahun 2017 pemerintah telah meluncurkan pembiayaan mikro bagi UMKM, bernama Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pembiayaan UMi hadir sebagai model pembiayaan yang mudah dan cepat bagi UMKM.

Pembiayaan UMi dimaksudkan sebagai jembatan antara program bantuan sosial pemerintah dengan kredit perbankan yang ada di Indonesia. Karena masyarakat prasejahtera sebagai penerima bantuan sosial dari Pemerintah tidak memiliki jaminan/agunan dan terlalu sulit mengakses kredit dari perbankan.

Setelah mendapatkan Pembiayaan UMi, kelompok masyarakat prasejahtera yang kini menjadi pelaku usaha ultra mikro diharapkan dapat memasuki jenjang yang lebih tinggi untuk membebaskan diri dan keluarganya dari perangkap kemiskinan dan dapat mengakses skema kredit komersial yang disediakan oleh perbankan.

Secara garis besar, terdapat lima karakteristik Pembiayaan UMi bagi UMKM. Pertama, pinjaman dalam jumlah kecil yang ditujukan untuk kegiatan wirausaha dan bukan konsumtif. Kedua, pinjaman hanya untuk masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, khususnya kepada perempuan dan bagi mereka yang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal.

Ketiga, tidak memerlukan agunan atau dapat diganti dengan tanggungan kelompok peminjam (tanggung renteng), simpanan wajib, dan/atau penyerahan agunan berupa barang yang bernilai ekonomis kecil tetapi tetap berharga bagi peminjan.

Keempat, proses pengajuan pinjaman mudah dan sederhana. Jika kinerja pembayaran kembali peminjam pada pinjaman sebelumnya tergolong lancar, maka peminjam dapat mengajukan pinjaman lain atau dalam jumlah yang lebih besar, dan kelima, menyediakan pinjaman dan bantuan pendukung seperti pelatihan, pendidikan, dll.

Pembiayaan UMi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yaitu sebuah satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dibawah Kementerian Keuangan.

Oleh PIP Pembiayan UMi disalurkan kepada masyarakat melalui agen penyalur bukan bank yang memiliki cabang diberbagai penjuru tanah air dan telah berpengalaman dalam pemberian modal kepada masyarakat. Agen penyalur Pembiayaan UMi yaitu Pegadaian, Permodalan Nasional Madani dan Bahan Artha Ventura (BAV) yang diterus pinjamkan kepada beberapa Koperasi dan lembaga keuangan mikro bukan bank lainnya.

Melalui Pembiayaan UMi, peminjam dapat diberikan modal sampai dengan Rp10 juta, dan mulai tahun 2021 telah dinaikkan sehingga bisa mendapatkan sampai Rp20 juta.

Sebagai program permodalan yang cepat dan mudah, maka bagi UMKM yang bermaksud akan mengajukan pinjaman, hanya perlu menyiapkan dua persyaratan utama yakni warga negara Indonesia (WNI) yang terdaftar secara elektronik dan tidak sedang mendapatkan pinjaman dari salah satu program kredit dari pemerintah.

Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas penyaluran Pembiayaan UMi kepada UMKM, pemerintah menggunakan sistem aplikasi dalam pengelolaannya yaitu Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang disediakan oleh Kementerian Keuangan.

Pemerintah juga melakukan survei rutin setiap semester melalui pengambilan sampel dengan wawancara dan kuesioner untuk menilai efektivitas Pembiayaan UMi bagi masyarakat yang telah mendapatkan Pembiayaan UMi.

Survei yang dilaksanakan mengukur dua indikator utama yakni pertama, Nilai Keekonomian Pribadi (NKD) untuk mengukur kondisi ekonomi penerima Pembiayaan UMi dari aspek kesejahteraan, pendidikan, dan taraf hidup. Kedua, Nilai Keekonomian Usaha (NKU) untuk mengukur kondisi ekonomi penerima dari aspek kekayaan usaha, omset, dan jumlah tenaga kerja.

Untuk mendapatkan gambaran utuh tentang peningkatan kesejahteraan penerima Pembiayaan UMI, maka terdapat dua jenis penerima Pembiayaan UMi yang disurvei, yaitu penerima Pembiayaan UMi yang baru menerima Pembiayaan UMi dan penerima Pembiayaan UMi pada tahun sebelumnya untuk mengukur kemajuan keekonomian pribadi maupun usahanya.

Hasil survei kemudian dipresentasikan kepada publik dalam seminar berkala setahun sekali untuk mendapatkan masukan perbaikan lebih lanjut.

Untuk menciptakan tata kelola dalam penyaluran Pembiayaan UMi, Kementerian Keuangan sebagai unit yang mengkoordinasi penyaluran Pembiayaan UMi, secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi melalui 179 Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) di seluruh Indonesia dan dikoordinasikan oleh 34 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan tersebut dimaksudkan untuk mengecek keabsahan data penerima Pembiayaan UMi dan kontrak yang dibuat oleh agen penyalur, pendampingan kepada penerima Pembiayaan UMi yang merupakan kewajiban agen penyalur juga menjadi objek monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, masyarakat dalam usia produktif yaitu antara 20—50 tahun merupakan penerima Pembiayaan UMi dimana 94% penerima merupakan wanita. Sebagaimana disajikan pada grafik sebagai berikut ini:

Sedangkan pemberian pinjaman terbesar adalah dibawah Rp2,5 juta dan antara Rp2,5 juta sampai dengan Rp5 juta. Jumlah penerima Pembiayaan UMi yang tidak dapat mengembalikan pinjamannya sangatlah rendah, di tahun 2020 tercatat hanya kurang dari 1%.

Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki antara lain syarat pengajuan, profesionalitas pengelolaan dan pendampingan kepada para peminjamnya, Pembiayaan UMi perlahan namun pasti telah menjadi salah satu program permodalan yang diminati masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan sejak diluncurkan pada tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2021 total jumlah debitur UMi telah mencapai lebih dari 5,3 juta orang di penjuru tanah air dengan jumlah kredit yang disalurkan mencapai lebih dari 18 Triliun rupiah.

Pembiayaan UMi terbukti mampu meningkatkan nilai ekonomi penerimanya berdasarkan survei dan audit dari berbagai lembaga di dalam negeri dan dapat dikategorikan sebagai program pengentasan kemiskinan yang berhasil di Indonesia. Namun demikian, di masa mendatang diharapkan inovasi penyaluran Pembiayaan UMi akan terus dilaksanakan.

Beberapa usulan inovasi yang diharapkan dapat diwujudkan antara lain penyaluran Pembiayaan UMi secara digital atau menggunakan uang elektronik, sehingga Pembiayaan UMi tidak lagi disalurkan secara tunai kepada masyarakat, perluasan sumber Pembiayaan UMi tidak saja berasal dari APBN namun bisa melalui penyediaan dana dari sumber-sumber lainnya.

Usulan lain yakni terkait dengan maraknya pinjaman online (pinjol) di tengah-tengah masyarakat saat ini, yang menyediakan pinjaman mudah dan cepat namun dengan bunga yang sangat tinggi serta dibarengi dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, maka Pembiayaan UMi diharapkan dapat berinovasi sebagai penyedia pinjaman online bagi masyarakat sebagai alternatif pengganti pinjaman online.

Langkah lain juga perlu diimbangi dengan penurunan suku bunga Pembiayaan UMi. Serta, melakukan sinergi pengelolaan dengan berbagai program pemberdayaan UMKM oleh instansi lainnya dapat ditingkatkan.

Melalui Pembiayaan UMi bagi UMKM, diharapkan visi Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan perkapita yang tinggi di tahun 2045 (100 tahun Indonesia merdeka) optimistis dapat diwujudkan bersama-sama, tentu saja dengan melibatkan kerja keras dan inovasi dari seluruh elemen bangsa Indonesia.

Penulis: Yanuar Imbiyono (Kepala Seksi Pengelolaan Kinerja, Direktorat SMI)

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

 

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia
BLU Pusat Investasi Pemerintah
2021

Search