Sejarah

Program Pembiayaan UMi diluncurkan mulai tahun 2017 dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro yang selanjutnya direvisi melalui PMK nomor 95/PMK.05/2018. Seiring munculnya kebutuhan serta tuntutan mengenai simplifikasi dan penguatan proses bisnis serta digitalisasi Pembiayaan UMi maka di bulan Desember 2020 diterbitkan PMK terbaru nomor 193/ PMK.05/2020.

Beberapa substansi perubahan penting dan pengaturan baru dalam PMK Nomor 193/ PMK.05/2020, yaitu:

  1. Perluasan Penyalur mengakomodir LKBB non afiliasi pemerintah sebagai Penyalur Langsung. Perluasan tersebut menambah potensi Penyalur baru sehingga semakin banyak Debitur yang dapat mengakses Pembiayaan UMi.

  2. Perluasan kerja sama pembiayaan melalui kerjasama program dengan berbagai pihak seperti: Pemda, Pemerintah Desa, pihak swasta, BUMN, BUMD, organisasi kemasyarakatan atau lembaga internasional. Bentuk kerja sama program yang dapat dilaksanakan antara lain: perluasan penyaluran, peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, penguatan ekosistem Pembiayaan UMi, serta keandalan data UMKM.

  3. Peningkatan plafon pembiayaan menjadi paling banyak Rp 20 juta, dari sebelumnya Rp 10 juta untuk memfasilitasi debitur yang naik kelas dan masih belum dapat mengakses pembiayaan perbankan.

  4. Penambahan jaminan selain fidusia dengan mempertimbangkan efektivitas, kepatutan, kemudahan eksekusi, proporsionalitas, dan coverage risiko yang optimal.

  5. Penambahan opsi pencairan pembiayaan melalui uang elektronik (UE) khususnya untuk penyaluran langsung melalui LKBB non afiliasi pemerintah. Penggunaan UE kepada debitur selain untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran juga mendukung inklusi keuangan serta Gerakan Nasional Non Tunai.

  6. Penguatan mitigasi risiko melalui pemantauan kualitas piutang Penyalur, pengawasan pendampingan, dan penjaminan Pembiayaan UMi.

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

 

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia
BLU Pusat Investasi Pemerintah
2021

Search