Pembiayaan UMi Dukung Kesejahteraan Petani Bunga Bandungan, Kab. Semarang

Semarang, 4 Mei 2024 - Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bakti, beserta jajarannya, dan Direktur Utama PIP, Ismed Saputra, mengunjungi Desa Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di wilayah tersebut, khususnya bagi para petani bunga yang menjadi debitur UMi binaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Artha Bahana Syariah.

Dalam kunjungannya, Dirjen Perbendaharaan disambut hangat oleh pihak desa dan tokoh masyarakat setempat. Mereka kemudian mendapatkan penjelasan detail mengenai proses penanaman dan pemanenan bunga dilakukan oleh para petani di Desa Bandungan. Penjelasan tersebut meliputi pemilihan bibit bunga, cara menanam, perawatan, hingga cara memanen dan menjual hasil panen.

Dirjen Perbendaharaan juga berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan para petani yang merupakan anggota/debitur KSPPS Artha Bahana Syariah. Interaksi ini dilakukan untuk mendengarkan aspirasi, kebutuhan, dan masukan dari mereka terkait dengan program pembiayaan UMi. Hal ini merupakan upaya nyata untuk memastikan bahwa program UMi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

"Apresiasi kami sampaikan atas kerja keras dan dedikasi pemerintah daerah serta masyarakat Desa Bandungan dalam mendukung dan melaksanakan program pembangunan ekonomi lokal. Kami berharap pembiayaan UMi dapat menjadi solusi bagi seluruh pelaku usaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan membangun ekonomi di seluruh negeri." ujar Ismed. 

Ismed juga menegaskan komitmen BLU PIP untuk terus mendukung akses permodalan bagi para pelaku usaha ultra mikro di tingkat daerah, agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.

Kunjungan Dirjen Perbendaharaan ke Desa Bandungan diharapkan dapat menjadi momentum positif dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Desa Bandungan dan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia.