PIP dan Kemenko PM Susun Skema Baru Demi Percepatan 1000 SPPG Pesantren

Bangkalan - Peletakan batu pertama 1000 Sentra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pondok Pesantren Syaikhona Kholil, Bangkalan, pada Senin (26/05/2025) ini dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, sebagai bagian dari implementasi program strategis nasional untuk mengatasi permasalahan gizi di Indonesia. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai BLU di bawah Kementerian Keuangan. bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyusun skema pembiayaan dalam upaya mendukung program MBG. Skema ini digadang-gadang menjadi kunci utama untuk tidak hanya mempercepat pembangunan fisik, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan kemandirian SPPG di ribuan pesantren pada program strategis nasional dalam mencapai Asta Cita tersebut.

“MBG ini oleh pemerintah sebetulnya di awal sudah dialokasikan sekitar 71 triliun rupiah dari Kementrian Keuangan, kemarin melalui evisiensi dilakukan penambahan kembali lebih kurang sekitar 100 triliun rupiah. Diharapkan ini nanti bisa mengoperasikan untuk 84 juta anak dan juga ibu hamil maupun menyusui di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Ismed.

"Kita tidak bisa menggunakan pendekatan 'business as usual' untuk program sebesar dan sepenting ini," lanjut Ismed,

PIP sebagai BLU yang mengelola dana bergulir untuk pembiayaan UMKM, diharapkan mampu merancang instrumen yang tepat. Di sisi lain, Kemenko PM di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berperan sebagai orkestrator utama. Tugasnya memastikan semua kementerian/lembaga terkait (Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi & UKM, dll.) bergerak selaras, serta—yang terpenting—memastikan program ini benar-benar memberdayakan pesantren.

"Falsafahnya harus berubah. Pesantren bukan objek penerima bantuan, tapi subjek pembangunan," tegas Cak Imin. "Skema pembiayaan ini harus dirancang untuk menumbuhkan rasa memiliki dan kapasitas pengelolaan. SPPG ini harus bisa menjadi hub ekonomi baru di pesantren, mungkin terhubung dengan Koperasi Pesantren (Kopontren), unit usaha lain, bahkan menyuplai kebutuhan gizi masyarakat sekitar." ujarnya.

Skema pembiayaan baru ini diharapkan dapat difinalisasi dalam beberapa bulan ke depan, agar bisa segera diimplementasikan seiring berjalannya pembangunan fisik tahap awal. Keberhasilannya akan menjadi preseden penting bagi program-program pemberdayaan masyarakat lainnya.

“Selama ini PIP ini melakukan pembiayaan ultra mikro pelafonnya 20 juta, dan di akhir tahun lalu udah di sahkan oleh Bu Mentri kita dapat meningkatkan plafonnya menjadi 100 juta per debitur,” ucap Ismed.

Kerja sama strategis dengan Koperasi BMT NU Jatim juga menjadi langkah awal implementasi pembiayaan pembangunan SPPG. Ismed menyampaikan harapan agar dalam waktu 1-2 pekan ke depan akad kerja sama dapat segera dilaksanakan.

Dengan sinergi antara PIP dan visi pemberdayaan Kemenko PM, program 1000 SPPG menjadi motor penggerak utama yang diharapkan dapat memastikan program 1000 SPPG Pesantren berhasil, cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.