PIP Dukung Program Makan Bergizi Gratis Melalui Pembiayaan Pembangunan SPPG

Jakarta – Pusat Investasi Pemerintah (PIP) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung Program Makan Bergizi (MBG) melalui pelaksanaan Sosialisasi Pembiayaan UMKM Dalam Rangka Mendukung Program MBG kepada Penyalur dan Calon Mitra PIP yang diselenggarakan di Kantor PIP Kamis (14/08). Program ini tidak hanya menjawab kebutuhan gizi para penerus bangsa, tetapi juga membuka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia.

SPPG merupakan dapur khusus yang dibangun untuk memasak, menyiapkan, dan mendistribusikan makanan yang sehat dan bergizi seimbang sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis. Tujuan utamanya adalah untuk memerangi masalah kekurangan gizi di masyarakat, seperti stunting, gizi buruk, dan anemia, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak usia sekolah, balita, dan ibu hamil.

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) meluncurkan skema pembiayaan baru yang dirancang untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai ujung tombak penyediaan fasilitas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui konsep pembiayaan berbasis pembagian hasil usaha, pemerintah menargetkan UMKM lokal untuk membangun dan mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Skema ini melibatkan beberapa pihak, PIP sebagai lembaga penyedia modal disalurkan melalui lembaga penyalur Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) atau Lembaga non Lembaga Jasa Keuangan (non-LJK), untuk menyasar kelompok usaha (debitur) dari masyarakat lokal, serta yayasan sebagai pemilik lahan dan pengelola operasional dapur.

"Pembiayaan UMKM ini sebagai wujud dukungan terhadap program prioritas nasional, dengan menyediakan skema yang didesain untuk menjangkau pelaku UMKM yang belum terlayani," ujar Ismed, Dirut PIP.

Pada skema tersebut, dana akan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan gedung dan pengadaan peralatan dapur SPPG. Menariknya, sumber pengembalian pembiayaan tidak membebani masyarakat, melainkan berasal dari pendapatan sewa dapur yang dibayarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kepada SPPG.

Staf Khusus BGN, Redy Hendra Gunawan, menyebut pesantren adalah mitra strategis untuk dapur SPPG karena pesantren memiliki ekosistem yang lengkap.

“Pesantren itu punya lahan sendiri, tenaga kerja, dan penerima manfaat yang bersifat komunal. Semua unsur sudah ada di sana, sehingga memudahkan percepatan program,” jelasnya.

Selain itu, pesantren memiliki jumlah penerima manfaat yang besar. Contohnya, sebuah pesantren dengan 4.000 santri membutuhkan sekitar 4.000 butir telur per hari. Jika dalam seminggu 4000 santri ini memakan telur 3 butir dalam satu minggui, maka kebutuhannya melonjak menjadi 12.000 butir telur. Permintaan besar ini otomatis membuka peluang bagi UMKM lokal seperti peternak ayam, pemasok sayur, hingga pedagang beras.

Program ini menargetkan pembangunan 30.000 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, 5.326 dapur sudah beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap persiapan dan pembangunan.

Redy menegaskan, jika berjalan sesuai rencana, program ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2–2,5% pada tahun 2027.

“Kita harus pastikan percepatan pembangunan dapur SPPG tidak terhambat oleh masalah pembiayaan maupun pengelolaan. Program ini harus dijalankan oleh pihak yang benar-benar memahami kebutuhan pesantren,” tegasnya.

Program dapur SPPG tidak hanya menjawab isu gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Dengan rantai pasok yang melibatkan UMKM lokal, program ini diperkirakan mampu menciptakan 47.000 lapangan kerja baru.

Ketua Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat RI, Badrut Tammam, menambahkan bahwa model pesantren bisa diperluas ke komunitas komunal lainnya.

“Dengan adanya dapur SPPG, UMKM bisa hidup. Dari pemasok bahan baku, petani, peternak, sampai pedagang kecil—semuanya terlibat dalam rantai ekonomi ini,” ujarnya.

Di samping manfaat gizi dan kesehatan, MBG turut memperkuat ketahanan ekonomi melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga, penciptaan jutaan lapangan kerja, dan stabilisasi harga pangan lewat pembelian langsung dari produsen rakyat. Program Makan Bergizi Gratis menjadi bukti komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam membangun bangsa dari pondasi paling dasar yaitu kesehatan dan kesejahteraan rakyat.