Sinergi Kemenkeu Dongkrak Perekonomian Desa

Gunung Kidul, 2 Mei 2024 – Jajaran Kementerian Keuangan yang terdiri atas Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) besama dengan Special Mission Vehicle (SMV) di lingkungan Kemenkeu, yaitu PT Sarana Multigriya Financial (SMF) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) serta Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melakukan press tour di Desa Nglanggeran, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Press tour ini bertujuan untuk meninjau secara langsung hasil kebijakan pemanfaatan APBN dan bagaimana SMV/BLU terlibat juga dalam mendongkrak perekonomian desa yang inklusif.

Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DJPK, Jaka Sucipta mengungkapkan bahwa perekonomian desa memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Di desa terdapat banyak hasil pertanian, perkebunan, peternakan, usaha mikro dan kecil, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat diberdayakan, tetapi menghadapi tantangan cukup besar dalam mendukung pengembangan usahanya. “Dengan adanya Transfer ke Daerah khususnya Dana Desa, peran desa menjadi kuat dan kapasitas pembiayaan pembangunan desa melonjak signifikan. Dana Desa menjadi salah satu sumber pembiayaan yang akan mendorong potensi ekonomi lokal di desa dan dapat diberdayakan, terutama untuk mengatasi masalah permodalan dan pemasaran,” jelasnya.

Ia menambahkan, Desa Nglanggeran memiliki potensi yang sangat memadai untuk mendongkrak perekonomian desa tersebut. Di sektor pariwisata, misalnya, Desa Nglanggeran memiliki potensi agro wisata dan embung Nglanggeran, serta air terjun musiman Kedung Kandang. Di sektor UMKM, selain Pawon Purba, Griya Batik, Griya Spa, dan homestay, Desa Nglanggeran juga memiliki potensi perkebunan kakao, dimana Griya Cokelat Nglanggeran menjadi klaster pengolahan kakao dari hulu sampai hilir. Desa Nglanggeran juga memiliki potensi di sektor perkebunan, dengan komoditas utamanya yaitu kakao dan durian.

“Untuk menunjang berbagai potensi tersebut, Pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa sejak tahun 2020, dimana untuk tahun 2024 ini, Dana Desa yang dialokasikan untuk desa ini mencapai Rp813.477.000,” terangnya.

Di samping itu, PT SMF melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) terkait Program Pembiayaan Homestay juga telah memberikan dukungannya dalam mendongkrak ekonomi Desa Nglanggeran. Dukungan pembiayaan homestay di desa ini menjadi salah satu inisiasi Program Pembiayaan Homestay SMF yang pertama pada tahun 2019. Hingga tahun 2023, SMF telah membiayai 24 unit homestay di Desa Nglanggeran, dengan total penyaluran dana senilai Rp1,57 miliar dan rata-rata tenor 10 tahun.

“Pembiayaan homestay merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan oleh SMF sejak tahun 2019, sebagai bagian dari komitmen membantu program Pemerintah dalam mendorong ekonomi daerah pada sektor perumahan melalui program homestay di destinasi wisata nasional,” jelas Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo.

Lebih lanjut ia menerangkan, Desa Nglanggeran sendiri pernah menjadi salah satu desa yang berhasil masuk dalam Top 100 Destinasi Berkelanjutan Dunia versi Global Green Destinations Days pada 2018, dan meraih gelar Desa Wisata Terbaik (Best Tourism Village) dari Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) pada tahun 2021. Wisata alam yang memukau dan kelestarian budayanya seperti dapat dinikmati oleh wisatawan yang mencapai 70.000 orang pada tahun 2023.

Selain PT SMF, LPEI juga turut mendorong ekonomi Desa Nglanggeran melalui program Desa Devisa. Program ini menjadi salah satu langkah strategis LPEI untuk mendorong komoditas unggulan desa agar mampu bersaing menembus pasar global. Melalui proram tersebut, LPEI memberikan pelatihan manajemen ekspor, pendampingan akses pasar, peningkatan kapasitas produksi, dan pendampingan terkait sertifikasi organik.

Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U. Norhadi menyampaikan, LPEI berfokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi para pelaku usaha, selain berupaya membangun ekosistem ekspor yang solid melalui dukungan kepada sektor komoditas kakao, dalam hal ini Desa Devisa Kakao Gunung Kidul. Desa ini sendiri dikenal sebagai wilayah penghasil kakao dengan lahan perkebunan seluas 10,5 hektar atau setara dengan 4.000 pohon kakao yang mampu memproduksi hingga 20 ton kakao per tahun. Masyarakat desa telah berhasil menghasilkan beragam produk turunan kakao, termasuk kakao fermentasi, kakao bar, dan kakao nibs.

“Kegiatan ini dilandasi harapan dapat membantu Desa Devisa Gunungkidul untuk memperluas akses pasar ekspor, meningkatkan kapasitas produksi, serta memenuhi persyaratan sertifikasi yang dibutuhkan oleh pasar. Dengan adanya pendampingan itu, ke depannya warga Desa Nglanggeran mampu melakukan ekspor secara mandiri,” jelasnya.

Terakhir, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) berperan menyalurkan pembiayaan dan pendampingan kepada pelaku usaha ultra mikro yang belum bisa mengakses perbankan. UMi merupakan program pemerintah yang diluncurkan pada tahun 2017 untuk menyediakan akses permodalan yang mudah dan terjangkau bagi usaha mikro di Indonesia. PIP sebagai BLU Kemenkeu bertugas menjadi koordinator pendanaan pembiayaan UMi.

Debitur UMi tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk wilayah Provinsi DIY, tercatat ada 82.510 debitur dengan total pembiayaan yang disalurkan sebanyak Rp297,4 miliar. Khusus di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, PIP telah menjangkau 16.818 debitur dengan jumlah penyaluran Rp55,24 miliar.

“Selain pembiayaan, PIP juga menyediakan pendampingan dan pemberdayaan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan para pelaku usaha Umi. Pelatihan kewirausahaan yang diberikan oleh PIP kepada pelaku usaha UMi telah membantu 3.760 debitur, sedangkan pelatihan pendamping untuk para debitur telah menjangkau 1.190 orang. Program ini telah dilaksanakan di 20 daerah di seluruh Indonesia,” jelas Direktur Utama PIP Ismed Saputra.

Untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dalam menyediakan pembiayaan UMi, PIP melakukan penandatanganan kerja sama dengan Pemerintah Desa Nglanggeran dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa melalui Pembiayaan Ultra Mikro.

“Kerja sama antara PIP dan Desa Nglanggeran ini merupakan suatu bentuk dukungan pemerintah dalam menjangkau wilayah-wilayah yang belum tersentuh, dan harapannya dengan adanya kerja sama ini masyarakat di Desa Nglanggeran mendapatkan pelatihan dan pemberdayaan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka,” lanjut Direktur Utama PIP Ismed Saputra.